Soal Uas Pkn Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya

 Karena kemarin saya telah membagikan soal UAS PAI  Soal UAS PKN Kelas 10 Sekolah Menengan Atas Dan Kunci Jawabannya

Soal UAS PKN Kelas 10 Sekolah Menengan Atas Dan Kunci Jawabannya - Dikesempatan ini, saya akan kembali membagikan soal-soal UAS (Ujian Tengah Semester) untuk kelas 10 SMA/MA.

Karena kemarin saya telah membagikan soal UAS PAI & BP, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan soal UAS mata pelajaran PKN. Berikut yakni soalnya:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

1. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. proteksi hukum
Jawaban: b

2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui….
a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri
Jawaban: b

3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d

4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah dan dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia adalah….
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a

5. Pemerintah tempat dan DPRD menganut asas….
a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan kiprah pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c

6. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi tempat adalah….
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan korelasi yang harmonis antara pusat dan daera
e.  mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c

7. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta impian yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Batan g Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
e. perundang-undangan
Jawaban: b

8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan ihwal negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b

9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b

10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda merupakan karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d

11. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….
a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b

12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c

13. Kekuasaan yang bekerjasama dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab ihwal keuangan negara disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: d

14. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: a

15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di tempat disebut….
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan
Jawaban: a

16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 ihwal kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibuat berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e

17. BNP2TKI yakni kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c

18.Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau tempat tertentu yang diorganisir di bawah forum politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak memilih tujuan nasionalnya disebut….
a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b

19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c

20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan membuat kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai…
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban:  b

21. Tokoh yang beropini bahwa insan pada hakikatya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak insan didirikan Negara, serta aturan harus menjadi dasar Negara adalah….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d

22. Kumpulan insan yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara dan mempunyai impian untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. warga Negara
b. rakyat
c. penduduk
d. orang asing
e. bukan penduduk
Jawaban: b

23. Orang-orang yang berada di wilayah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain dan mereka tunduk pada peraturan aturan Negara tempat mereka berada, disebut….
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga Negara
d. orang asing
e. rakyat
Jawaban: d

24. Unsur mutlak suatu Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. rakyat
b. penduduk
c. wilayah Negara
d. wilayah daratan
e. wilayah lautan
Jawaban: c

25. Wilayah lautan suatu Negara yang lebih dari 200 mil maritim disebut….
a. ZEE
b. batas zona bersebelahan
c. batas maritim territorial
d. batas landas benua
e. batas garis pantai
Jawaban: a

26. Pola tingkah laris individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik disebut….
a. budaya politik
b. sistem politik
c. infrastruktur politik
d. suprastruktur politik
e. partai politik
Jawaban: a

27. Dibawah ini yang bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia adalah….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e

28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia adalah….
a. partai politik
b. kelompok kepentingan
c. kelompok penekan
d. presiden
e. media komunikasi politik
Jawaban: d

29. Sekelompok insan yang bersatu atau mengadakan kegiatan alasannya yakni adanya kepentingan tertentu disebut….
a. partai politik
b. kelompok penekan
c. kelompok penekanan
d. media komunikasi politik
e. tokoh politik
Jawaban: c

30. Instrumen politik yang berfungsi memberikan isu dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah….
a. kelompok penekan
b. tokoh politik
c. partai politik
d. kelompok kepentingan
e. media komunikasi politik
Jawaban: e

31. Subsistem dari sistem sosial merupakan….
a. sistem nilai
b. sistem norma
c. sistem politik
d. sistem keluarga
e. sistem pemerintahan
Jawaban: c

32. Institusi politik yang dipakai oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan target selesai adalahuntuk memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah disebut sebagai….
a. kelompok kepentingan
b. kelompok penekan
c. kelompok politik
d. media komunikasi politik
e. kelompok tokoh politik
Jawaban: b

33. Partai politik yakni sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, serta melaksanakan akal umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d

34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. participatie
b.participation
c. partilipatio
d. participare
d. participationare
Jawaban: a

35. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….
a. partisipasi sosial
b. partisipasi budaya
c. partisipasi ekonomi
d. partisipasi politik
e. pastisipasi keamanan
Jawaban: d

36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. autonomos
b. aoutonomatica
c. autonomaia
d. autonomy
e. automanica
Jawaban: a

37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara aktual ada dan dibutuhkan serta tumbuh, hdup, dan berkembang di tempat disebu prinsip otonomi….
a. sluas-luasnya
b. bertanggung jawab
c. nyata
d. satu arah
e. menyeluruh
Jawaban: c

38. Di bawah ini merupakan pemerintah daerah, kecuali….
a. gubernur
b. presiden
c. bupati
d. walikota
e. camat
Jawaban: b

39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. keamanan
b. ketertiban
c. pertahanan
d. peradilan
e. kesejahteraan
Jawaban: d

40. Ampunan yang diberikan presiden kepada orang yang telah dijatuhi eksekusi atas pertimbangan Mahkamah Agung disebut….
a. amnesti
b. reabilitasi
c. abolisi
d. kodlisi
e. grasi
Jawaban: e

41. Sebutkan kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden memutuskan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden dan/atau wakil presiden sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden sanggup diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melaksanakan pelanggaran aturan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akhir keadaan ancaman ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden mendapatkan penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan pembatalan dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi aktivitas pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi aktivitas pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset dan Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah maritim Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan maritim lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh dengan daratan India,tetapi keduanya mempunyai batas batas batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India yakni pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati korelasi bilateral antar kedua negara ihwal batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste yakni bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi pribadi (ZEE) dan batas landas kontinen.

44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sma sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yang menganut asas soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut tidak sanggup mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh alasannya yakni ia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai warga negara X. Akan tetapi,negara Y juga menganggap beliau warga negaranya alasannya yakni berdasarkan tempat lahirnya.

45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.

46. Jelaskan yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

47. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi tempat adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.

48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat dikenal ketika asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan otonomi daerah.

49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi tempat meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi

50. Sebutkan kiprah dan wewenang kepala daerah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala daerah, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yang telah menerima persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah ihwal APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili wilayahnya di dalam dan diluar pengadilan.
g. Melaksanakan kiprah dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan


Penutup

Itu beliau soal UAS kelas 10 Sekolah Menengan Atas untuk mata pelajaran PKN. Semoga soal-soal diatas sanggup menambah wawasan dan kemampuan anda ya. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan hingga jumpa di lain kesempatan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel