KODE IKLAN DFP 1 80 Pola Soal Uts Ppkn Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya | Info-Terlengkap

Recents Posts

    Iklan Atas Artikel

    80 Pola Soal Uts Ppkn Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya

    KODE IKLAN 200x200
    KODE IKLAN 336x280
     bertemu kembali dengan saya tentunya melalui situs blog paling top 80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 Sekolah Menengan Atas Dan Kunci Jawabannya

    80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 Sekolah Menengan Atas Dan Kunci Jawabannya - Hai para pencari ilmu, bertemu kembali dengan saya tentunya melalui situs blog paling top, dimana semua isu akan dibagikan secara gratis untuk kemaslahatan bersama.

    Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan 80 rujukan soal UTS PPKN untuk kelas 10 Sekolah Menengan Atas (Sekolah Menengah Atas), dimana 80 soal tersebut menyerupai biasa sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, yang mana kunci balasan ini tentunya akan memudahkan anda dalam memahami balasan yang benar dari masing-masing soal.

    Nah, bagi anda yang sudah tidak sabar untuk segera berlatih mengerjakan soal, atau mengasah kemampuan didalam mata pelajaran PPKN, silahkan simak soal berikut ini:

    PETUNJUK UMUM
    1. Tulis namamu di sudut kanan atas
    2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
    3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
    4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

    A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

    1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
    a. Kesehatan
    b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    c. Koordinator Bidang Perekonomian
    d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    e. Lingkungan Hidup
    Jawaban: a

    2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan sanggup dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
    a. vertikal dan horizontal
    b. sentralisasi dan desentralisasi
    c. legislatif dan eksekutif
    d. legislatif dan yudikatif
    e. direktur dan yudikatif
    Jawaban: a

    3. Kekuasaan untuk menciptakan undang-undang disebut kekuasaan....
    a. yudikatif
    b. eksekutif
    c. legislatif
    d. parlementer
    e. presidensial
    Jawaban: c

    4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
    a. yudikatif
    b. eksekutif
    c. legislatif
    d. parlementer
    e. presidensial
    Jawaban: b

    5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
    a. pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
    b. pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
    c. pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945
    d. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
    e. pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945
    Jawaban: a

    6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
    a. Kementerian Hukum dan HAM
    b. Kementerian Keuangan
    c. Kementerian Perindustrian
    d. Kementerian Pertahanan
    e. Kementerian Dalam Negeri
    Jawaban: d

    7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi duduk perkara kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
    a. ANRI
    b. BKKBN
    c. BKPN
    d. BMKG
    e. BIN
    Jawaban: b

    8. Kementrian yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
    a. Kementerian Dalam Negeri
    b. Kementerian Luar Negeri
    c. Kementerian Pertahanan
    d. Kementerian Koordinator
    e. Kementerian Hukum dan HAM
    Jawaban: d

    9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemerintah, yaitu....
    a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
    c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
    d. Kementerian Kesehatan
    e. Kementerian Sekretariat Negara
    Jawaban: e

    10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bab ialah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
    a. Jimly Asshidiqie
    b. Zul Afdi Ardian
    c. John Locke
    d. Montesquieu
    e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
    Jawaban: e

    11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
    a. daerah
    b. regional
    c. negara
    d. pemerintah
    e. lembaga
    Jawaban: c

    12.Negara ialah kekuatan dari sekelompok insan yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara ialah pengertian negara menurut....
    a. Robert Mac Iver
    b. George Jellineck
    c. Sunarko
    d. Miriam Budiardjo
    e. Joko Sutono
    Jawaban: b

    13. Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
    a. monopolis
    b. memaksa
    c. meliputi semua
    d. bilateral
    e. multilateral
    Jawaban: b

    14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
    a. organisasi kekuasaan
    b. organisasi politik
    c. organisasi kesusilaan
    d. negara intergralistik
    e. negara federal
    Jawaban: a

    15. Suatu negara mempunyai susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan bekerjasama dekat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
    a. negara federal
    b. negara komunis
    c. negara integralistik
    d. negara serikat
    e. negara sosialis
    Jawaban: c

    16. Negara dalam memutuskan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
    a. monopoli
    b. memaksa
    c. meliputi semua
    d. bilateral
    e. multilateral
    Jawaban: a

    17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
    1. memaksa
    2. monopoli
    3. meliputi semua
    4. kesatuan
    5. demokrasi
    Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara berdasarkan Miriam Budiardjo, yaitu....
    a. 1, 2, dan 3
    b. 2, 3, dan 4
    c. 3, 4, dan 5
    d. 2, 4, dan 5
    e. 1, 2, dan 5
    Jawaban: a

    18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
    a. rakyat
    b. penduduk
    c. warga negara
    d. bukan penduduk
    e. orang asing
    Jawaban: a

    19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
    a. rakyat
    b. penduduk
    c. warga negara
    d. bukan penduduk
    e. bukan warga negara
    Jawaban: d

    20. Mereka yang secara aturan sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu ialah pemerintahan yang sah disebut....
    a. warga negara
    b. bukan warga negara
    c. rakyat
    d. penduduk
    e. bukan penduduk
    Jawaban: a

    21. Wilayah NKRI ialah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
    a. 24
    b. 25A
    c. 25B
    d. 25C
    e. 26
    Jawaban: b

    22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
    a. sungai
    b. danau
    c. pegunungan
    d. lembah
    e. pagar tembok
    Jawaban: e

    23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
    a. sungai
    b. pegunungan
    c. danau
    d. patok besi
    e. lembah
    Jawaban: d

    24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
    a. wilayah daratan
    b. wilayah lautan
    c. wilayah udara
    d. wilayah negara
    e. wilayah teritorial
    Jawaban: b

    25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok wacana kelautan Res nullius, yaitu....
    a. John Sheldon
    b. Hugo de Groot
    c. Montesuieu
    d. Miriam Budiardjo
    e. John Locke
    Jawaban: a

    26. Konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
    a. res communis
    b. res nullius
    c. res sanguinis
    d. res soli
    e. res teritorial
    Jawaban: b

    27. Konferensi aturan bahari internasional III diselenggarakan pada tahun....
    a. 1980
    b. 1981
    c. 1982
    d. 1983
    e. 1984
    Jawaban: c

    28. Wilayah bahari suatu negara yang jaraknya 200 mil bahari diukur dari pantai disebut....
    a. batas bahari teritorial
    b. batas zona bersebelahan
    c. zona ekonomi ekslusif
    d. batas landas benua
    e. batas regional kelautan
    Jawaban: c

    29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
    a. wilayah daratan
    b. wilayah lautan
    c. wilayah udara
    d. wilayah ekstrateritorial
    e. wilayah negara
    Jawaban: d

    30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya hingga yang dibutuhkan untuk menjaga keamanannya adalah....
    a. Schacter
    b. Cooper
    c. Hugo de Groot
    d. John Sheldon
    e. Fauchille
    Jawaban: a

    31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
    1. Kementerian Keuangan
    2. Kementerian Perindustrian
    3. Kementerian Perdagangan
    4. Kementerian Pertanian
    5. Kementerian Luar Negeri
    6. kementerian Kehutanan
    7. kementerian Pertahanan
    Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
    a. 1 dan 2
    b. 2 dan 3
    c. 3 dan 5
    d. 5 dan 7
    e. 6 dan 7
    Jawaban: d

    32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi jadwal pemerintah adalah....
    a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
    b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
    c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
    d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
    e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat
    Jawaban: d

    33. Penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme berdasarkan UU Republik Indonesia nomor.....
    a. 25 Tahun 1999
    b. 26 Tahun 1999
    c. 27 Tahun 1999
    d. 28 Tahun 1999
    e. 29 Tahun 1999
    Jawaban: d

    34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
    a. eksekutif
    b. legislatif
    c. yudikatif
    d. konstitutif
    e. eksaminatif
    Jawaban: a

    35. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
    a. konstitutif
    b. eksekutif
    c. legislatif
    d. yudikatif
    e. moneter
    Jawaban: e

    36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
    a. Huge de Groot
    b. Jhon Sheldon
    c. Miriam Budiardjo
    d. Sunarko
    e. George Jellineck
    Jawaban: b

    37. Konferensi aturan bahari internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
    a. 10 Desember 1982
    b. 11 Desember 1982
    c. 12 Desember 1982
    d. 13 Desember 1982
    e. 14 Desember 1982
    Jawaban: a

    38. Wilayah udara itu haruslah hingga pada ketinggian di mana udara masih cukup bisa mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
    a. teori keamanan
    b. teori pengawan cooper
    c. teori udara bebas
    d. teori lepas landas
    e. teori udara
    Jawaban: e

    39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan pribadi dengan....
    a. Pulau Kalimantan
    b. Timor Leste
    c. Samudera Hindia
    d. Samudera Atlantik
    e. Papua Nugini
    Jawaban: e

    40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara abnormal menjadi warga negara suatu negara disebut....
    a. naturalisasi
    b. deportasi
    c. imigrasi
    d. imigrasi
    e. transmigrasi
    f. sosialisasi
    Jawaban: a

    41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
    Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menunjukkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
    a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
    b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
    c. Kekuasaan yudikatif (mengadii bila terjadi pelanggaran atas undang-undang)

    42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
    Jawaban:
    - Kekuasaan legislatif ialah menciptakan undang-undang
    - Kekuasaaan direktur ialah melaksanakan undang-undang
    - Kekuasaaan yudikatif ialah mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang

    43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
    Jawaban:
    a. kekuasaan konstitutif
    b. kekuasaan eksekutif
    c. kekuasaan legislatif
    d. kekuasaan yudikatif
    e. kekuasaan eksaminatif
    f. kekuasaan moneter

    44. Sebutkan rujukan forum pemerintah nonkementerian!
    Jawaban:
    a. Badan Intelijen Negara (BIN)
    b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
    c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
    d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
    e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

    45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu wacana nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!

    Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang cukup umur ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh alasannya itu, Pancasila merupakan sumber kaidah aturan negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

    46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
    Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo ialah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.

    47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
    Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal berikut.
    a. sifat memaksa
    b. sifat monopoli
    c. sifat meliputi semua (all-embracing)

    48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
    Jawaban: penduduk ialah semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

    49. Jelaskan dua konsepsi pokok wacana wilayah lautan!
    a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
    b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu ialah milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

    50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wacana kebebasan beragama!
    Jawaban:
    Pasal 28E
    (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
    (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
    (3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
    Pasal 29
    (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
    (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.

    41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
    a. 5 ayat 1
    b. 20 ayat 1
    c. 21 ayat 1
    d. 22 ayat 1
    e. 23 ayat 1
    Jawaban: a

    42. Wewenang MPR sekarang terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
    a. mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar 1945
    b. melantik presiden dan wakil presiden
    c. menentukan presiden dan wakil presiden
    d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
    e. memberhentikan wakil presiden
    Jawaban: c

    43. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
    a. hak intrpelasi
    b. hak angket
    c. hak inisiatif
    d. hak amandemen
    e. hak petisi
    Jawaban: b

    44. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
    a. pasal 1 ayat (1)
    b. pasal 1 ayat (2)
    c. pasal 2 ayat (1)
    d. pasal 2 ayat (2)
    e. pasal 2 ayat (3)
    Jawaban: b

    45. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
    a. konstitutif
    b. legislatif
    c. yudikatif
    d. eksekutif
    e. eksaminatif
    Jawaban: d

    46. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah....
    a. pasal 1 ayat (1)
    b. pasal 2 ayat (1)
    c. pasal 3 ayat (1)
    d. pasal 4 ayat (1)
    e. pasal 5 ayat (1)
    Jawaban: b

    47. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali....
    a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
    b. MPR mengubah dan memutuskan undang-undang dasar
    c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
    d. MPR memutuskan GBHN untuk presiden
    e. MPR menjadi forum tertinggi negara
    Jawaban: b

    48. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
    a. dewan perwakilan rakyat dan MPR
    b. dewan perwakilan rakyat dan presiden
    c. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
    d. presiden dan gubernur
    e. MPR dan presiden
    Jawaban: b

    49. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan direktur di jalankan oleh....
    a. presiden dan menteri
    b. presiden dan DPR
    c. presiden dan MPR
    d. presiden
    e. DPD
    Jawaban: d

    50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
    a. anggota DPR
    b. anggota MPR
    c. presiden
    d. wakil presiden
    e. anggota DPD
    Jawaban: b

    51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
    a. presiden
    b. DPR
    c. DPD
    d. MPR
    e. BPK
    Jawaban: d

    52. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
    a. DPR
    b. DPD
    c. BPK
    d. KY
    e. MPR
    Jawaban: c

    53. Mahkamah Konstitusi sebagai forum gres di Indonesia mempunyai fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
    a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
    b. memutus sengketa kewenangan forum negara
    c. menciptakan partai politik
    d. memutus perselisihan wacana hasil pemilihan umum
    e. memutus pembubaran partai politik
    Jawaban: c

    54. DPD merupakan forum negara yang dibuat untuk menjalankan kiprah utama....
    a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
    b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
    c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
    d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
    e. membantu presiden dalam pemerintahan
    Jawaban: b

    55. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal....
    a. 22 ayat 1
    b. 26 ayat 1
    c. 27 ayat 1
    d. 28 ayat 1
    e. 29 ayat 1
    Jawaban: c

    56. Pasal 6A ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
    a. MPR
    b. DPR
    c. MA
    d. pribadi oleh rakyat
    e. DPD
    Jawaban: d

    57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
    a. DPD
    b. DPR
    c. MK
    d. BPK
    e. presiden
    Jawaban: c

    58. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden sekarang sanggup menduduki jabatannya paling usang dalam waktu....
    a. 5 tahun
    b. 10 tahun
    c. 15 tahun
    d. 20 tahun
    e. 25 tahun
    Jawaban: b

    59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
    a. Undang-Undang Dasar 1945
    b. peraturan daerah
    c. Keputusan MPR
    d. Pancasila
    e. peraturan pemerintah
    Jawaban: a

    60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
    a. presiden
    b. MPR
    c. DPR
    d. DPD
    e. BPK
    Jawaban: a

    61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
    a. MPR
    b. DPR
    c. presiden
    d. rakyat
    e. DPD
    Jawaban: c

    62. Bupati ialah kepala kawasan otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
    a. pilkada
    b. pemilu
    c. voting
    d. musyawarah
    e. rapat
    Jawaban: a

    63. Kepala dinas kawasan diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan atas usul....
    a. sekretaris DPRD
    b. bupati
    c. sekretaris daerah
    d. DPRD
    e. Mendagri
    Jawaban: c

    64. Undang-undang yang mengatur wacana pemerintahan kawasan adalah....
    a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
    b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
    c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
    d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
    e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
    Jawaban: d

    65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
    a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani mengatakan anggaran kepada daerah
    b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
    c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
    d. putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
    e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
    Jawaban: c

    66. Undang-Undang yang mengatur wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
    a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
    b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
    c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
    d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
    e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
    Jawaban: e

    67. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di daerah.....
    a. propinsi
    b. kabupaten/kota
    c. kota administratif
    d. desa
    e. ibu kota
    Jawaban: b

    68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
    a. presiden, menteri, dan gubernur
    b. presiden, DPR, dan menteri
    c. presiden dan para menteri
    d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
    e. presiden, MPR, dan DPR
    Jawaban: c

    69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
    a. desentralisasi
    b. dekonsentrasi
    c. kiprah pembantuan
    d. otonomi daerah
    e. sentralisasi
    Jawaban: a

    70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di kawasan disebut.....
    a. desentralisasi
    b. dekonsentrasi
    c. kiprah pembantuan
    d. otonomi daerah
    e. sentralisasi
    Jawaban: b

    71. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas kawasan tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
    a. desentralisasi
    b. dekonsentrasi
    c. kiprah pembantuan
    d. kawasan otonom
    e. otonomi daerah
    Jawaban: d

    72. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
    a. politik
    b. agama
    c. kesehatan
    d. keuangan
    e. pertahanan dan keamanan
    Jawaban: c

    73. Badan direktur di kawasan kabupaten adalah....
    a. gubernur
    b. bupati
    c. DPRD kabupaten/kota
    d. camat
    e. wali kota
    Jawaban: b

    74. Badan direktur di kawasan kota adalah....
    a. gubernur
    b. bupati
    c. DPRD kabupaten/kota
    d. camat
    e. wali kota
    Jawaban: d

    75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
    a. gubernur
    b. bupati
    c. DPRD kabupaten
    d. camat
    e. wali kota
    Jawaban: c

    76. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
    a. pekerjaan umum
    b. kesehatan
    c. pendidikan
    d. fiskal
    e. tata ruang
    Jawaban: d

    77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah kawasan adalah....
    a. sejajar
    b. lebih tinggi
    c. lebih rendah
    d. forum otonom
    e. forum administratif
    Jawaban: a

    78. Kepala kawasan dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
    a. kepala daerah
    b. peraturan daerah
    c. keputusan daerah
    d. pengangkatan pejabat darah
    e. kebijakan daerah
    Jawaban: b

    79. Jabatan kepala kawasan dalam satu periodenya....
    a. 4 tahun
    b. 5 tahun
    c. 6 tahun
    d. 8 tahun
    e. 10 tahun
    Jawaban: b

    80. Keuangan kawasan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
    a. 10%
    b. 20%
    c. 50%
    d. 80%
    e. 90%
    Jawaban: a


    Penutup

    Nah, demikianlah 80 rujukan soal Ujian Tengah Semester (UTS) untuk mata pelajaran PPKN, semoga soal yang saya bagikan ini sanggup menambah wawasan anda sekaligus mengasah kemampuan anda dalam mengerjakan soal.

    Baiklah, saya rasa itu saja yang sanggup saya sampaikan, semoga anda sanggup mengambil manfaat dari artikel ini ya. Terimakasih.
    KODE IKLAN 300x 250
    close
    ==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==
    KODE IKLAN DFP 2
    KODE IKLAN DFP 2